Oleh: Ariya Ilham | 29 Juli 2009

Melihat Putusan MA dengan Cermat

SAAT ini masalah hukum yang menyedot perhatian publik di negeri ini adalah perdebatan soal Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 tentang Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang Penghitungan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara formal prosedural putusan MA ini sebenarnya sama dengan putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lainnya. Namun, yang membedakan adalah karena putusan ini menimbulkan “gejolak”, bahkan penolakan keras.

Gejolak ini muncul karena beberapa pihak, terutama beberapa partai yang memperoleh kursi dari penghitungan tahap II, ”diasumsikan” akan mengalami pengurangan jumlah kursi DPR yang telah ditetapkan KPU. Berikutnya, oleh pemohon, yaitu Zainal Maarif cs, “diasumsikan” dengan adanya putusan ini secara otomatis mereka akan memperoleh kursi DPR.

Namun, benarkah demikian?

Secara ringkas permohonan ini diajukan oleh Zaenal Maarif cs. Mereka memasalahkan peraturan KPU yang mengatur bahwa partai yang telah mendapat kursi di tahap pertama hanya bisa mengikutsertakan sisa suara dalam penghitungan tahap kedua. Padahal, Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam UU ini diatur, sisa kursi (di tahap pertama) dilakukan penghitungan suara tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagai kepada parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 50 persen BPP. Menurut pemohon, meskipun sisa suara partai itu tidak lebih dari 50 persen, seharusnya tetap mendapat kursi karena yang dihitung bukan suara sisanya, melainkan suara aslinya.

MA mengabulkan permohonan ini. MA menilai peraturan KPU bertentangan dengan pasal 205 ayat (4) UU 10 Tahun 2008. Dengan demikian, peraturan itu tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Selain itu, MA memerintahkan KPU merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol serta Pemilihan Anggota DPR Tahun 2009 sesuai dengan UU No 0 Tahun 2008.

Analisis terhadap Putusan MA

Terhadap putusan MA ini penulis mempunyai pandangan sebagai berikut. Pertama, terhadap putusan MA yang memerintahkan KPU merevisi Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/ 2009 adalah di luar kewenangan MA.

MA seharusnya dalam putusannya hanya menyatakan peraturan KPU Nomor 15/2009 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan KPU segera mencabutnya. MA dalam putusannya tidak seharusnya memerintahkan KPU merevisi keputusan KPU. Dengan memerintahkan KPU melakukan revisi, berarti MA telah bertindak sebagai lembaga peradilan yang memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang jelas-jelas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua, PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur secara jelas apakah tindakan/perbuatan hukum di waktu lampau yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di kemudian hari dimohonkan uji materiil dinyatakan batal demi hukum. Dengan berdasarkan pada asas retroaktif dan perbandingan pada hukum acara pengujian UU terhadap UUD 1945 yang dilakukan MK, didapat bahan masukan sebagai berikut.

Mengenai asas retroaktif UUD 1945 pasal 28 I ayat (1) mengatur “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Jadi, seharusnya segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 sebelum adanya putusan MA 15P/HUM/2009 adalah sah dan tidak dinyatakan batal demi hukum.

Putusan MA yang menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 15/2009 adalah tidak sah dan tidak berlaku untuk umum seharusnya dikenakan untuk keadaan sekarang (saat dan setelah dibacakannya putusan).

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebelum adanya putusan MK yang menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD. Dengan demikian, kondisi yang sama bisa diperlakukan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU di MA.

Solusi Hukum

Berdasarkan analisis hukum di atas, dalam menyikapi putusan MA ini, KPU harus melakukan sejumlah langkah;

Pertama, karena MA telah menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 15/2009 (khususnya pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3) bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 205 ayat 4 sehingga tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, maka demi kepastian hukum KPU harus segera melaksanakan putusan itu melalui pencabutan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dan segera menggantinya melalu peraturan KPU yang baru yang sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008.

Kedua, KPU tidak perlu merevisi Keputusan Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang penetapan perolehan kursi pileg (terutama hasil penghitungan tahap II) karena perbuatan hukum berupa penetapan hasil penghitungan tahap II yang dilakukan KPU sebelum adanya putusan MA ini adalah sah secara hukum.

Ketiga, terkait keinginan sejumlah kalangan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebaiknya dipikirkan ulang. Sebab, selain PERMA 1 Tahun 2004 secara jelas mengatur bahwa terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali (pasal 9) juga disebabkan perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU bukanlah perkara pidana, di mana terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.


Tanggapan

  1. Mirip-mirip peraturan, lalu diikuti petunjuk pelaksanaan, dijelaskan, makin tidak jelas. dinyatakan cukup jelas makin gelap.

    • Yah memang seperti itulah Indonesia…
      Semakin dijelaskan akan semakin tidak jelas saja.
      Hahahahaha


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: