Oleh: Ariya Ilham | 2 Agustus 2009

KPU Harus Melaksanakan

Putusan MA tentang Hak Uji Materiil yang diajukan Zaenal Maarif dan kawan-kawan membuat geger jagat perpolitikan di tanah air. Politikus yang mula-mula melaporkan Presiden SBY, tetapi kemudian justru menjadi caleg Partai Demokrat itu diterima MA. Secara substansial putusan itu menganulir banyak anggota baru DPR, bahkan juga anggotan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mestinya segera dilantik.

Analisis berikut mencermatinya dari perspektif hukum, yaitu sisi prosedural dan substansial atas putusan yang akan mengubah nasib orang-orang yang sebelumnya yakin duduk sebagai anggota DPR.

Aspek Prosedural

Di antara kewenangan MA yang jarang dilaksanakan adalah menguji secara materiil (materieele toetsing recht) terhadap produk hukum berupa peraturan perundangan di bawah undang-undang. Pada masa lalu, jarangnya penerapan kewenangan itu disebabkan keharusan prosedur pengajuan uji materi melalui kasasi, yang berarti harus melalui pengadilan judex factie, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Berdasarkan pasal 31 ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (pasal 31 ayat 3), MA mengambil putusan uji materi tersebut berdasarkan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA.

Uji materiil diajukan untuk menilai apakah ketentuan peraturan perundangan yang dibuat KPU bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Dalam hal ini yang diajukan adalah ketentuan Peraturan KPU No 15 Tahun 2009, khususnya pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (3). Pemohon menilai ketentuan itu bertentangan dengan pasal 205 ayat (4) UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sejatinya, merujuk pada ketentuan pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, produk hukum yang bernama peraturan perundang-undangan itu secara limitatif disebutkan, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Secara tersurat, peraturan KPU tidak disebut dalam UU tersebut.

Permasalahannya, apakah peraturan yang dibuat oleh lembaga di luar itu (peraturan KPU) termasuk produk hukum yang menjadi kewenangan MA, sifatnya masih debatable. Hal demikian merujuk pada kewenangan peradilan. Jika hal itu disebut sebagai peraturan perundang-undangan (regeling), MA punya kewenangan mengujinya. Sementara jika hal itu berupa keputusan (beschikking), meskipun judulnya peraturan, kewenangannya ada pada peradilan tata usaha negara. Sifat peraturan adalah berlaku umum, mengikat, dan tidak einmaalig (berlaku hanya sekali).

Akan halnya peraturan KPU, karena dinilai memenuhi persyaratan tersebut, kualifikasinya adalah sebagai peraturan, bukan keputusan. Rujukannya adalah pasal 7 ayat (4) bahwa jenis peraturan perundang-undangan, selain yang disebut itu, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Artinya, MA berwenang mengadili dan memutuskan, karena produk hukum itu masuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan, yang memperoleh delegasi dari UU yang lebih tinggi I (dalam hal ini UU Pemilu).

Berdasarkan itulah, MA sangat yakin bahwa dari aspek prosedural lembaga tersebut berwenang mengadili, apalagi pemohon adalah yang berkepentingan (samenhang). Dengan demikian, melandasi keyakinan tersebut sebagaimana disampaikan ketua MA, kalaupun akan mengadu sampai kepada Tuhan pun jadi.

Aspek Substansial

Secara normatif, meski putusan itu dijatuhkan tidak dalam konteks perkara yang menghadapkan para pihak (bukan gugatan), substansinya membawa pengaruh besar terhadap banyak pihak. Bahwa ternyata begitu keputusan tersebut diambil telah membawa konsekuensi nasib banyak orang dan membawa perubahan peta lembaga legislatif, itu adalah konsekuensi hukum.

Secara normatif suatu putusan pengadilan, apalagi berkenaan dengan hak uji materiil, bersifat final dan mengikat (final and binding). Karena itu, tidak ada pilihan lain -dan satu-satunya langkah KPU- adalah melaksanakan putusan tersebut. KPU di dalam pleno yang digelar pekan depan tidak boleh bimbang dalam melaksanakannya.

Negara ini adalah negara hukum prosedural. Putusan yang sudah sangat jelas tidak perlu dipelintir dan dicari-cari alasan untuk menunda ekseskusi. Justru jika KPU tidak melaksanakan putusan tersebut, lembaga itu menjadi tidak objektif dalam arti memihak orang atau organisasi yang dalam hak uji itu “tanpa sengaja” dikalahkan.

Masalah berikutnya adalah pihak-pihak yang merasa dikalahkan, dapat mengajukan upaya hukum yang bersifat horisontal, yaitu mengadukan putusan tersebut (misalnya) ke Mahkamah Konstitusi MK). Dengan harapan nanti MK memutuskan hasil sengketa pemilu, bukan memutuskan perkara yang menganulir putusan MA, meskipun substansinya menganulir putusan MA.

Harapan itu harus dipandang sebagai kecenderungan yang memanifestasikan politik pokrol bambu. Sebab, bagaimanapun ,antara aspek prosedural dan substansial tidak terpisah. Permasalahan dalam kaitan ini prosedurnya adalah hak uji materiil. Substansinya berkenaan dengan sisa hasil penghitungan suara berdasarkan peraturan KPU. Bahwa hal itu membawa konsekuensi terhadap komposisi DPR, itu tidak mengubah hasil perolehan suara. Jadi, putusan MA itu tidak mengubah hasil pemilu.

Sementara itu, kewenangan MK berkenaan dengan perselisihan dari penghitungan suara. Karena itu, MK tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa yang dasarnya penetapan hasil sisa suara. Apalagi, berkenaan dengan pengujian terhadap sebuah peraturan yang levelnya di bawah undang-undang.

Putusan MA telah dijtuhkan. Warga negara yang baik harus taat hukum. Demikian pula KPU sebagai lembaga yang menerbitkan peraturan itu harus menganggap bahwa peraturan tersebut tidak berlaku. Fiat justitia et pereat mundus: biarpun dunia musnah, keadilan harus ditegakkan. Putusan MA adalah cermin keadilan dan karenanya harus ditegakkan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: