Oleh: Ariya Ilham | 2 Agustus 2009

Putusan MA Politicking

Satu lagi, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang bukan hanya sangat buruk dari aspek hukum, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal masyarakat dan konflik kelembagaan antarmahkamah (MA-Mahkamah Konstitusi/MK). Melalui Putusan Nomor 15 P/HUM/2009, majelis hakim agung memutuskan untuk membatalkan pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu serta memerintah KPU untuk merevisi SK Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Kursi DPR.

Putusan MA tersebut jauh tersesat dari ketentuan hukum yang ada, ketentuan yang lebih atas, bahkan melanggar peraturan MA (perma) sendiri, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. Dalam pasal 6 Perma No 1 Tahun 2004 tersebut diatur, putusan tentang hak uji materiil hanya mengandung dua kemungkinan. Pertama, jika permohonan itu beralasan, MA akan mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa peraturan tidak sah serta memerintah instansi yang bersangkutan untuk segera mencabutnya. Kedua, jika permohonan tersebut tidak beralasan, MA akan menolaknya.

Sedangkan dalam putusan MA di atas, ada diktum yang memerintah KPU untuk merevisi SK Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Kursi DPR. Diktum itu jelas salah murakab. Pertama, bukan kewenangan MA memerintahkan merevisi SK KPU tentang penetapan caleg. Sebab, hal tersebut merupakan wewenang MK. Kedua, yang dimohonkan hak ujinya adalah peraturan KPU dan bukan keputusan KPU, tapi mengapa yang tidak diminta juga ikut diputuskan?

Logika hukum apa pun jelas akan menyatakan salah ketika suatu putusan pengadilan yang melakukan judicial review (hak uji materiil) memutuskan untuk membatalkan suatu peraturan (regeling) sekaligus membatalkan sebuah keputusan (beschikking). Dua domain hukum acara yang jelas-jelas berbeda. Tapi, ini benar-benar terjadi dalam putusan MA tersebut.

Putusan MA itu cukup membuat KPU dalam posisi terjepit. Mengikuti putusan MA berarti akan berhadapan dengan caleg dan parpol yang sudah ditetapkan, tapi kemudian dibatalkan. Tidak mengikuti putusan MA berarti berhadapan dengan caleg dan parpol yang kemungkinan diuntungkan dengan putusan MA tersebut. Maka, KPU tidak salah jika beberapa waktu ini bersembunyi dulu dalam menyikapi putusan MA sembari mencari posisi yang aman dan tanya ke sana kemari mengenai akibat hukum putusan MA itu.

Sejatinya, suatu putusan pengadilan dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah (dispute settlement). Akan tetapi, putusan MA tersebut justru memicu rangkaian permasalahan yang kemudian muncul. Putusan MA itu bisa terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, para hakim agung yang mengadili kasus tersebut tidak mengerti hukum, baik hukum acara maupun hukum materiil, kasus tersebut, yakni hukum pemilihan umum. Atau yang kedua, para hakim agung itu telah terlibat dalam pusaran dan kegiatan politik (politicking). Dan, sepertinya, kemungkinan kedua yang terjadi. Jika asumsi di atas benar dan berakibat buruk di kemudian hari, MA harus bertanggung jawab atas ulahnya tersebut.

Selain itu, putusan MA bisa membuka front dengan MK. Sebab, apabila KPU mengeksekusi putusan MA dengan mengeluarkan SK baru tentang penetapan caleg, dan kemudian keputusan baru KPU tersebut digugat lagi di MK serta lembaga itu membatalkan SK KPU tersebut, yang terjadi sesungguhnya adalah bantai-membantai antara MA dan MK yang berlandasan hukum rimba dalam hutan Republik Indonesia ini.

Namun demikian, jika dikaji lebih dalam, putusan MA itu sebenarnya tidak perlu dirisaukan oleh siapa pun. Baik oleh KPU, parpol, caleg, ataupun masyarakat. Sebab, putusan MA tersebut tidak akan memengaruhi apa pun keputusan KPU tentang penetapan kursi parpol dan calegnya. Putusan MA tidak dapat berlaku surut terhadap SK KPU itu. Peraturan KPU No 15 Tahun 2009 boleh saja dibatalkan oleh MA, tetapi SK KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh MA. Dengan demikian, jika KPU tidak melakukan revisi, SK tersebut masih tetap sah. Dan, itu langkah yang harus diambil KPU, yakni tidak melakukan revisi.

Malah, jika KPU mengikuti putusan MA tersebut, akan timbul implikasi yuridis yang lebih dalam. Pilpres yang baru berlangsung merupakan rangkaian, dan salah satu rangkaiannya adalah keputusan KPU itu. Dengan Keputusan KPU 259 tersebut, diketahui berapa persentase tiap-tiap parpol yang dapat mengajukan calon presiden dalam Pilpres 2009. Maka, ketika ditarik mundur lagi, apakah pilpres yang baru berlangsung cukup sukses -karena tidak ada setetes darah pun yang jatuh di pangkuan ibu pertiwi- ini akan menjadi bermasalah ketika komposisi kursi DPR menjadi berubah?

Terlepas dari siapa yang salah dan bertanggung jawab atas putusan MA tersebut, yang jelas ini adalah kesalahan berjamaah kita semua, elemen republik ini. Kita selalu berulang-ulang membuat kesalahan, di mana selalu menyuruh orang buta untuk menuntun orang buta. Maka, lengkaplah republik ini menjadi republik yang salah urus. Keterlaluan memang!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: