Oleh: Ariya Ilham | 13 Agustus 2009

PARTAI POLITIK VS PENDIDIKAN POLITIK

Definisi partai politik menurut Undang-undang No.31 tahun 2002 adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada prinsipnya memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Tapi bila kita cermati politik yang dijalankan partai politik pada tataran pelaksanaannya saat ini justru dinodai dengan praktik-praktik banalitas, yang hanya memperbesar kepentingan individu dan kelompoknya.
Fakta seperti itulah yang mendorong munculnya gejala “golput”. Isu golput pada intinya adalah ketidak percayaan pada partai politik peserta pemilu, karena dianggap sudah banyak mengumbar janji untuk kepentingan rakyat, padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan. Partai politik saat ini, menurut sebagian besar masyarakat dianggap “bakul jamu” dan menjadi benalu dalam negara. Sesungguhnya fatwa MUI tentang “haramnya golput” tidak perlu dipaksakan kepada umatnya bila politik yang dibangun oleh partai politik berdasarkan nilai-nilai moral serta etika.

Pendidikan Politik Di Sekolah

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi, apa yang kita dapat..? fungsi yang diperankan partai politik dalam pendidikan politik belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Bahkan terjadi exploitasi terhadap anak. Sering kita jumpai siswa berseragam biru dan abu-abu ikut dalam kampanye terbuka partai politik, dengan mengendarai kendaraan bermotor dan meneriakan yel-yel partai politik tertentu. Sebenarnya mereka sangat tidak memahami esensi dari kampanye. Mereka memahami kampanye hanya sebatas pada uang transpor, kaus, dan hura-hura saja. Untuk itu sudah sepatutnya institusi sekolah memberikan pembelajaran politik kepada siswa-siswanya. Tidak dengan membuat kurikulum baru tetapi cukup diintegrasikan dalam ilmu-ilmu sosial seperti Sosiologi atau juga PKn.

Setelah siswa mendapatkan teori-teori politik melalui mata pelajaran tersebut diatas dari guru dan sumber-sumber lain yang mendukung, maka selanjutnya guru memberikan bekal pendidikan politik praktis secara nyata. Misalnya melakukan pemilihan anggota OSIS secara terbuka dengan kepanitiaan dari siswa. Sementara guru punya tugas mengawasi agar kerangka pendidikan politik tidak lagi menjadi anarkis, seperti yang kita saksikan hari ini.

Pada tahap awal bisa dimulai dari pembuatan aturan kampanye, aturan debat kandidat, aturan pemilihan umum, sampai pada tahap aturan pengesahan. Semua dilaksanakan secara demokratis oleh siswa. Dalam proses inilah siswa akan belajar bagaimana menemukan trik-trik memenangkan pemilu, dalam kerangka kepentingan institusi sekolah. Dan dari sini pula, bahkan siswa akan melihat fakta bahwa dalam politik ada banyak kepentingan. Setelah semua selesai, maka tugas guru untuk mengurai permasalahan pemilu anggota OSIS secara bijak dan komprehensif.

Melalui proses pendidikan politik ini, siswa akan terus menyimpan dalam memori jangka panjangnya, sehingga dalam menapaki kehidupan selanjutnya, siswa akan memiliki pandangan positif terhadap politik dan dapat berperilaku politik dengan bijak. Dan pada gilirannya, dalam satu dekade mendatang generasi muda Indonesia akan menjadi generasi yang cerdas politik, dan bukan korban politik. Semoga…!!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: